PA BITUNG SIAP SUKSESKAN SIADPA DAN WEBSITE

Bitung, Senin 16 April 2012  // www.pa-bitung.go.id //

Menyadari akan arti penting dan manfaat Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) Plus dan Pengelolaan Website  di lingkungan Peradilan Agama yang sangat besar dalam proses penyelesaian perkara  maupun dalam kemudahan mengakses data perkara bagi masyarakat pencari keadilan, maka Ketua Pengadilan Agama Bitung Memerintahkan kepada Jajarannya untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan dalam mengaplikasikan SIADPA dan meningkatkan  pengelolaan Website dalam pelaksanaan kegiatan tupoksi jajarannya.

Hal itu juga sejalan dengan tujuh program prioritas pembaharuan peradilan agama yang diantaranya adalah implementasi SIADPA dan pengelolaan Website. Oleh Karena itu, Dalam kesempatan Apel Pagi yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Bitung, pada hari Senin, 16 April 2012 yang  bertempat di halaman utama Pengadilan Bitung  Drs. Muh. Iqbal,MH, Ketua Pengadilan Agama Bitung  memberikan pengarahan dan motivasi dalam pelaksanaan SIADPA dan Pengelolaan Website. Dalam pengarahannya Ketua langsung mengambil kebijakan menetapkan jadwal belajar bersama sekaligus praktek yang dipandu oleh Amirullah Arsyad,S.HI yang menjabat  Hakim di Pengadilan Agama Bitung dibantu oleh Ahmad Supriyadi salah seorang staf umum.” Untuk hari Rabu belajar sekaligus Update data Website dan hari Kamis belajar sekaligus praktek SIADPA.

Dan kegiatan itu insya allah rutin setiap minggunya, untuk tempat di laksanakan di ruang Sidang dan waktunya setelah selesai Sidang. Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu jalannya sidang. Adapun peserta untuk SIADPA adalah seluruh jajaran Hakim, Kepaniteraan dan Operator, sedangkan untuk website pesertanya adalah seluruh jajaran Pengadilan Agama Bitung. Dan hal itu sudah berjalan dari minggu kemarin.”Ungkap Ketua Pengadilan Agama Bitung.

Akhirnya Apel pagi selesai, para Hakim,bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan langsung menuju ke ruang kerja masing-masing untuk melaksanakan tugas sehari-harinya.dan berkomitmen untuk mensukseskan SIADPA dan Pengelolaan Website.

.

PA BITUNG SEBAGAI TUAN RUMAH DISKUSI CROSSING HAKIM

SE - WILAYAH PTA MANADO

Bitung, 27 Maret 2012   \\ www.pa-bitung.go.id \\

Waktu menunjukan pukul 08.00 Wita. Suasana Pengadilan Agama Bitung Nampak lain dari biasanya. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Wakil Ketua serta Hakim Tinggi datang ke PA Bitung untuk menghadiri Acara Diskusi Crossing yang dilaksanakan di hotel Nalendra Kharisma Bitung.

Diskusi ini dihadiri oleh para hakim dan panitera se-wilayah PTA Manado yang kurang lebih berjumlah 70 orang, membahas hal-hal yang erat kaitannya dengan tugas-tugas justicial untuk peningkatan dan pengembangan profesionalisme aparat peradilan khususnya hakim.

Terdapat dua agenda pada diskusi kali ini, yaitu pembahasan makalah dengan materi Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata oleh Ibu Hj. Masrifa Abasi, S,Ag. dengan makalah pembanding dibawakan oleh Ibu Nur Afni Saimima, SH. dengan judul Legalitas Pemeriksaan Bukti Saksi Melalui Teleconference Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Sementara pada sesion kedua, diskusi dilanjutkan dengan bedah berkas, yang kali ini membedah berkas perkara Nomor : 66/Pdt.G/2010/PA.Btg.

Sangat menarik diskusi kali ini dikarenakan banyaknya tanggapan, masukan serta kritikan dari para peserta diskusi sehingga banyak ilmu yang diperoleh. Bukan saja tantang administrasi perkara, akan tetapi ilmu yang diserap lebih dari pada itu. Para peserta mendapatkan pengetahuan dalam usaha meningkatkan keterampilan baik dalam metode dan teknik pengambilan keputusan yang baik.

Dalam bedah berkas, Drs. Muhammad Iqbal MH, Ketua Pengadilan Agama Bitung mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan conservation Beslag ( Sita Jaminan ), Berita Acara Persidangan, putusan dan seterusnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Drs. H. M. Aminullah Amit, MH. dalam sambutannya, mengharapkan kerjasama yang baik antara Pengadilan Agama se-PTA Manado sehingga diskusi crossing dapat dilakukan secara continue (berkelanjutan) dan kepada para peserta diskusi agar berperan aktif dalam mengikuti diskusi, sehingga tujuan yang dicanangkan sebagaimana tema diskusi untuk meningkatkan profesionalisme hakim dapat diwujudkan.

Sekitar pukul 16.30 WITA acara diskusi crossing ditutup oleh Wakil Ketua PTA Manado Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH. yang sejak awal mengikuti pula acara diskusi. Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa diskusi ini sangat menarik meskipun banyak pandangan dan pendapat yang pro dan kontra, akan tetapi beliau berpesan "Lawan berpikir adalah kawan kita menemukan kebenaran".

Setelah Acara ditutup dilanjutkan dengan Ramah tamah seluruh peserta diskusi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado dan dilanjutkan foto bersama.

Ketua PTA Manado SIDAK SIADPA Plus ke PA Manado

Ditulis oleh Ahmad Supriyadi |

Manado | pta-manado.go.id (16/02)

Hari ini Pengadilan Agama Manado kembali mengadakan kegiatan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) SIADPA Plus dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM bagian kepaniteraan sekaligus sebagai upaya peningkatan kinerja. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan bertahap setiap hari Kamis, bertempat di ruang sidang utama PA Manado.

Yang membuat DDTK kali berbeda karena dimonitoring langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Bapak Drs. H.M. Aminullah Amit, MH beserta Panitera Sekretaris H. Ma'sum Umar., SH., MH, dan Wakil Sekretaris Harsono Hamsah., S.Ag. Ketua PTA Manado dan tim memonitoring sejauh mana penguasaan seluruh pegawai dalam mengimplementasikan aplikasi ini. Karena jika diterapkan dengan baik dan dilakukan secara berkesinambungan oleh semua unit terkait dengan perkara dari mulai unit penerimaan perkara, kasir, juru sita, penitera pengganti, hakim, sampai bagian akta cerai. aplikasi ini dapat mempercepat dalam memproses suatu perkara.

DDTK dibimbing langsung oleh  Bambang Suroso, SH yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk teori, namun langsung dipraktekkan oleh petugas Meja I, Meja II, Meja III, Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti dan para Hakim. Peserta sangat bersemangat  dalam mengikuti kegiatan ini, terlihat melalui banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta. DDTK ini akan dilaksanakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan agar para peserta DDTK dapat benar-benar memahaminya.

*sumber : www.pa-manado.go.id

Sepakat Sukseskan Bantuan Hukum

Makassar | badilag.net
“Kami sepakat bantuan hukum ini harus berjalan baik. Masyarakat miskin harus dilayani dengan maksimal”, itulah komitmen para peserta dalam workshop yang bertema “Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia”.

Workshop ini diselenggarakan oleh the World Bank bekerjasama dengan LSM BaKTI, di Makassar dari tanggal 15-16 Februari 2012. Ini merupakan workshop yang kedua. Yang pertama telah dilaksanakan di Yogyakarta. Adapun yang ketiga akan dilangsungkan di Tanggerang, Banten pada tanggal 22-23 Februari 2012. Wakil Menteri Kemenkumham, Deny Indrayana dan Dirjen Badilag, Wahyu Widiana dijadwalkan hadir pada acara tersebut.

Peserta yang hadir terdiri dari pengacara, paralegal, akademisi, LBH, ketua PA, ketua PN, sejumlah kepala Kantor Wilayah Kememkumham dari Makassar, NTB dan Papua.

Bukan Pekerjaan Mudah

Oleh World Bank, Workshop ini dimaksudkan sebagai media konsultasi untuk mempersiapkan perangkat hukum pelaksanaan bantuan hukum pada tahun 2013. World Bank sendiri telah berkiprah mengadvokasi pemerintah Indonesia dalam pemberian akses terhadap keadilan bagi orang-orang miskin sejak tahun 2002.

Saat ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang menyusun peraturan-peraturan turunan dari UU No. 16 / 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Kepala BPHN, Wicipto Setiadi, banyak hal yang harus dirumuskan secara matang.

Agenda penting yang harus diselesaikan oleh Kemenkumham dalam tahun ini antara lain: a). menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum, b). menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum, c. menyusun rencana anggaran, d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan e). menyusun dan menyampaikan laporan kepada DPR.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Dalam satu tahun ini kami bekerja keras untuk menyusun semua itu,” ujar Wicipto.

Wicipto juga menyampaikan bahwa sebagai konsekuensi UU No. 16/2011 tersebut, seluruh anggaran bantuan hukum yang ada di seluruh kementrian dan lembaga akan dikumpulkan di Kemenkumham.

Pengalaman PA dan Peran Paralegal

Menggantikan Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag, Purwosusilo menjelaskan bahwa masyarakat sangat antusias dengan bantuan hukum di PA. Hal itu terbukti dari melonjaknya pengguna posbakum.

“Pada tahun 2011, kita hanya menargetkan sebanyak 11.553 pengguna. Hingga akhir 2011, terdapat 35.009 pengguna. Ini berarti naik 303% dari target,” ungkap Purwosusilo.

Salah seorang peserta diskusi menyarankan agar paralegal dapat berperan dalam pelaksanaan bantuan hukum nantinya. Merespon saran tersebut, Purwosusilo mengungkapkan bahwa meningkatnya pengguna posbakum di PA tidak lepas dari sumbangsih paralegal.

Dalam UU No. 16/2011, paralegal dapat direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Menurut Bambang dari World  Bank, keberadaan paralegal sangat diperlukan karena terbatasnya jumlah lawyer yang ada di Indonesia. Karena keterbatasan tersebut, masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan layanan bantuan hukum.

Paralegal menurut National Association of Licensed Paralegals Inggris Raya didefinisikan sebagai “seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara”. Aslinya paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum.
(Rahmat Arijaya)